Penetapan Batas Wilayah, Wabup Konawe: Penting untuk Administrasi Pemerintahan yang Baik
KONAWESATU.COM | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Konawe terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat proses penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menata sistem administrasi pemerintahan yang tertib, akurat, dan sesuai regulasi nasional.
Kali ini, kegiatan percepatan tersebut difokuskan pada sejumlah desa di Kecamatan Padangguni, Abuki, dan Asinua, dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan tingkat kecamatan dan desa. Acara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, di Desa Garuda, Kecamatan Padangguni, Sabtu (27/9/2025). Turut hadir Camat Padangguni, Camat Abuki, Camat Asinua, para kepala desa, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syamsul Ibrahim menegaskan bahwa penetapan batas wilayah bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, penyelesaian batas wilayah akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan potensi daerah.
“Hal ini sudah berlarut-larut. Harapan kami dengan duduk bersama seperti ini, semua pihak bisa mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dengan adanya kejelasan batas wilayah, administrasi pemerintahan bisa berjalan lebih baik, tertib, dan benar,” tegas Syamsul.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah sangat mendorong agar seluruh kepala desa dan camat aktif berkoordinasi dalam setiap proses penetapan batas, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih wilayah maupun klaim sepihak antar desa.
Sementara itu, Indrawan, perwakilan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Konawe, menjelaskan bahwa program penetapan batas wilayah merupakan agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati Konawe, yang juga sejalan dengan program nasional penataan administrasi wilayah desa.
“Saat ini baru sekitar 50 desa di Konawe yang memiliki Peraturan Bupati (Perbup) definitif terkait batas wilayah. Sekitar 100 desa lainnya sedang dalam tahap pengusulan, sementara masih ada lebih dari seratus desa dan kelurahan yang belum memiliki kesepakatan batas,” jelasnya.
Indrawan menambahkan, desa-desa yang diundang dalam kegiatan kali ini merupakan wilayah yang masih belum mencapai titik kesepakatan. Hasil kesepakatan dalam forum akan dituangkan dalam berita acara resmi, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang penetapan batas wilayah.
“Kalau semua pihak sudah sepakat, proses administrasinya bisa cepat. Dalam waktu sekitar satu bulan, berkasnya bisa langsung kita ajukan ke Bupati untuk ditandatangani,” tambahnya.
Langkah percepatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi desa-desa di Kabupaten Konawe, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah optimis, melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, seluruh proses penetapan batas wilayah dapat rampung secara menyeluruh dalam waktu dekat.
Dengan demikian, Pemkab Konawe menegaskan kembali tekadnya untuk terus membangun administrasi pemerintahan yang tertib dan modern, demi mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan
Laporan:Redaksi
Pos terkait
Tidak ada komentar