Bupati Konawe Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2025
KONAWESATU.COM | Bupati Konawe, Yusran Akbar, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/07/2025). Kehadiran Bupati Yusran merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif.
Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya menjadikan pencegahan korupsi sebagai prioritas strategis seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi terus melakukan pembenahan pada sektor-sektor krusial, termasuk pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pendapatan daerah, manajemen ASN, serta pelayanan publik.
“Kami sadar bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai dari hulu, dari sistem pemerintahan yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan,” tegas ASR dilansir dari Sultra.Kemenkuham.go.id
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Topan Sopuan, dalam kesempatan terpisah menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan korupsi. Ia menyoroti pentingnya penguatan layanan hukum dan integritas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual serta penguatan regulasi di tingkat daerah.
Rakor ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap capaian program pencegahan korupsi tahun sebelumnya. Selain itu, disusun pula strategi baru yang lebih efektif dan terintegrasi untuk pelaksanaan di tahun 2025. Pemerintah daerah bersama KPK sepakat mendorong digitalisasi sistem pemerintahan guna mempersempit ruang terjadinya praktik koruptif.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara semakin memperkuat sinergi dan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkeadilan.
Laporan:Redaksi
Pos terkait
Tidak ada komentar