
Konawesatu.com- Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Aktif turun ke jalan mendesak agar Inspektorat Konawe untuk merilis nama yang honorer di duga telah melakukan mall administrasi pada Proses tes PPPK tahun 2024.
Massa Forum Komunikasi Honorer Aktif (FKHA) ini mendatangi kantor Inspektorat Konawe guna mempertanyakan tindaklanjut investigasi yanng dilakukan Inspektorat Konawe terkait data honorer siluman yang mendadak jadi PPPK.

Bukannya mendapat jawaban dari pertanyaan mereka, Kepala Inspektorat Konawe Rebiansyah Putra Halif justru mengeluarkan pernyataan menohok yang langsung memicu emosi para demonstran, sehingga aksi unjuk rasa tersebut nyaris diwarnai keributan. Kepala Inspektorat Konawe Rebiansyah nyaris menjadi bulan-bulanan ratusan honorer aktif.
Rebiansyah dalam keterangannya, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan verifikasi data honorer siluman, namun terkait peraturan perundang-undangan dirinya tidak bisa mempublikasikan hasil verifikasi tersebut.
“Meskipun saya dipaksa disini, diiris-iris sampai matipun saya tidak akan ungkapkan,” tegasnya.

Dirinyapun mengaku prihatin dengan nasib para honorer aktif tersebut. Sehingga pihaknya berusaha melakukan verifikasi sebagai bagian dari tuntutan dari honorer aktif.
“Hasil itu kami sudah sampaikan kepada pimpinan, jadi saya tidak bisa merilis. Itu sudah ada dalam ketentuan dan bersifat rahasia sesuai Permendagri nomor 8,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan media ini pada Rabu (19/5/2025), karena tidak puas dengan jawaban Kepala Inspektorat, massa yang sudah terlanjur tersulut emosi berusaha menyerang Kepala Inspektorat, untungnya aksi mereka berhasil dihalau petugas keamanan yang ada di lokasi tersebut.
“Kami meminta berapa temuan, kalau tidak sampaikan iya atau tidak ada temuan itu, tapi dia paksakan mau ajak berkelahi. bagaimana caranya pelayanan publik macam apa ini sudah terlambat datangnya marah-marah lagi sama pendemo,” ujar Sekretaris FKHA, Harwan.
Sebagaimana diketahui, seleksi pengadaan PPPK tahapan I dibuka beberapa waktu lalu, dimana pendaftaran PPPK tersebut diperuntukkan bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun fenomena Honorer Siluman dalam seleksi PPPK justru terjadi. FKHA menduga ada beberapa orang honorer siluman yang lolos dalam seleksi PPPK. Padahal nama-nama tersebut sebelumnya tidak pernah menjadi tenaga honor di Instansi-instansi pemerintahan lingkup Pemkab Konawe.
Sementara itu diketahui syarat untuk mengikuti seleksi PPPK ialah kualifikasi dasar pelamarnya adalah harus aktif bekerja minimal dua tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. Namun justru ada sekitar ratusan nama yang lolos dalam seleksi PPPK tersebut tidak pernah masuk bekerja di instansi pemerintahan.
Laporan:Redaksi
Tidak ada komentar